New Posting :

Kamis, 31 Januari 2008

Berbagai Permasalahan Irigasi dan Pemberdayaan P3A

By at 00.24
send email
print this page

Berbagai Permasalahan Irigasi dan Pemberdayaan P3A

 

Oleh: Suwardji

Pertanian beririgasi di Indonesia masih merupakan pilar penting dalam penyediaan pangan nasional sehingga keberadaannya masih sangat strategis dalam program ketahanan pangan nasional. Namun pada saat ini pertanian beririgasi menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang sangat komplek. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat pesat dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada sektor non-pertanian yang lebih baik telah menyudutkan posisi irigasi dalam persaingan untuk mendapatkan air dan lahan karena lemahnya posisi sosio-politik-ekonomi petani dan pertanian dibandingkan dengan sektor-sektor non-pertanian. Data terakhir menunjukkan bahwa laju konversi lahan beririgasi menjadi lahan non-pertanian mencapai 30.000 ha per tahun. Ini merupakan bukti nyata tentang seriusnya masalah ini. Kondisi semacam ini mengharuskan sistem irigasi untuk lebih produktif dengan jumlah sumberdaya lahan yang semakin menyempit.
Di samping itu, krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 mengharuskan pemerintah untuk mengubah orientasi kebijakan dari dukungan penuh sumberdaya negara terhadap keberfungsian sistem irigasi yang menjadi ciri kebijakan pemerintah pada paroh pertama era orde baru menjadi mulai melepas secara bertahap dukungan tersebut kepada P3A. Kebijakan di era orde baru yang banyak dikritik oleh para pakar irigasi ini harus dilepaskan karena telah menekan partisipasi petani dan merupakan beban finasial yang sangat berat bagi negara. Lebih dari itu, keterlibatan pemerintah yang sangat mendalam selama ini dalam pengelolaan irigasi ternyata tidak bisa mendukung keberfungsian irigasi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Semua kritik ini telah mendorong pemerintah menggariskan kebijakan baru dalam OP irigasi pada tahun 1987. Kebijakan OP 1987 ini dicirikan oleh: mengupayakan OP irigasi yang lebih efisien; penyerahan pengelolaan sistem irigasi kecil (kurang dari 500 ha) kepada petani; dan pemberlakuan iuran pelayanan irigasi (IPAIR) pada sistem-sistem irigasi besar yang dikelola pemerintah.
Dengan adanya kebijakan pemerintah ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas sistem irigasi dan melepaskan negara secara bertahap dari beban berat OP irigasi yang selama ini sebagian besar dipikul negara. Dalam kebijakan ini menghendaki keberfungsian P3A untuk bisa mengelola sistem-sistem irigasi secara berkelanjutan karena sejumlah besar lahan pertanian beririgasi tergantung kepada keberfungsian P3A dalam hal penyediaan air. Dalam kenyataannya, peran P3A sangat diharapkan tidak saja pada sistem-sistem irigasi yang diserahkan pengelolaannya kepada petani tapi juga pada sistem-sistem irigasi besar karena kesuksesan IPAIR pada sistem-sistem ini sangat tergantung kepada keberfungsiannya P3A. Kebijakan ‘reformasi irigasi’ yang terkandung dalam INPRES No. 3/1999 lebih menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memberi peran kepada P3A yang jauh lebih besar dari pada yang diimplikasikan kebijakan OP 1987. Peranserta petani dalam pengelolaan irigasi akan sangat menentukan keberlanjutan sistem irigasi dan pertanian beririgasi secara keseluruhan.
Sebenarnya kebijakan pemerintah untuk mengikutsertakan petani dalam pengelolaan irigasi sudah berlangsung cukup lama. Peraturan Pemerintah No. 23/1982 menggariskan bahwa jaringan tersier sistem irigasi besar dan jaringan sistem irigasi desa merupakan tanggung jawab petani. Namun demikian, perilaku birokrasi pengelolaan irigasi pemerintah yang selalu turun tangan mengerjakan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab petani telah menimbulkan perilaku ketergantungan petani terhadap uluran tangan pemerintah. Pada sebagian besar sistem irigasi perilaku petani dan pemerintah ini telah menyebabkan sistem irigasi menjadi kurang terpelihara (undermaintained) dan memperberat serta memendekkan siklus pekerjaan rehabilitasi. IPAIR yang diharapkan meringankan beban finansial pemerintah dalam melaksanakan OP ternyata tidak bisa dikatakan berhasil kalau tidak mau dikatakan gagal. Upaya mendorong partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi belum lagi bisa dikatakan berhasil.
        Salah satu  akar permasalahan partisipasi petani ada pada lemahnya organisasi petani pemakai air. Sebagaimana digariskan Peraturan Pemerintah No 23/1982 mengenai irigasi, pada awalnya peran P3A dibatasi pada pengelolaan air dan jaringan irigasi pada sistem-sistem irigasi desa serta air dan jaringan irigasi pada petak tersier sistem-sistem irigasi besar. INPRES No. 3/1999 mengimplikasikan bahwa P3A atau federasi P3A (FP3A) pada saatnya akan diserahi tanggung jawab untuk mengelola jaringan utama sistem-sistem irigasi besar yang selama ini dikelola pemerintah. Namun demikian, upaya mengembangkan P3A yang aktif berfungsi belum lagi memberikan hasil yang memuaskan. Catatan menunjukkan bahwa dari 36.712 P3A yang ada diseluruh Indonesia pada tahun 1997 hanya sekitar sepertiga yang aktif.
        Tampaknya masih diperlukan upaya pemberdayaan P3A yang lebih baik yang mengacu pada perubahan paradigma pembangunan, khususnya di bidang pengelolaan sumberdaya air dan utamanya di bidang pembangunan irigasi, yang bisa dikaitkan dengan kebijakan ke-dua dalam INPRES 3/1999 yaitu pemberdayaan P3A dari suatu organisasi sosial menjadi suatu organisasi berorientasi pada bisnis. Oleh karena itu visi irigasi di masa depan hendaklah mencakup hal-hal berikut: (a) Pembangunan irigasi harus memberikan kesempatan kepada semua individu yang terlibat di dalamnya untuk mengembangkan kemampuan kemanusiannya secara penuh dan memanfaatkan kemampuannya di semua bidang (ekonomi, sosial, kultural dan politik). (b) Pembangunan irigasi ditujukan untuk mewujudkan kemerataan antar-generasi dan inter-generasi sehingga generasi sekarang dan kemudian dapat memanfaatkan kemampuannya. (c) Pembangunan irigasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bersifat memihak pada kesempatan kerja dan akrab dengan lingkungan.


         Wujud nyata dari visi irigasi yang baru ini adalah adanya perubahan karakteristik sistem irigasi dari semula bersifat protektif menjadi sistem irigasi produktif, dimana perubahan ini menyiratkan adanya kebutuhan suatu sistem irigasi yang dapat menunjang usaha agribisnis untuk menjamin perluasan kesempatan kerja dan kemandirian secara sosial-ekonomi dari pengelolanya (petani).

______________________________________________________________________________
dipublikasikan pada Lombok Post tahun 2000.


Share This :

0 komentar:

Poskan Komentar

 
© Copyright 2010-2011 Prof. Suwardji All Rights Reserved.
Powered by Fahmi Tri Wendrawan.